MYCITY.CO.ID, Jakarta — Universitas Paramadina menyoroti pentingnya penguatan fondasi komunikasi publik dan komunikasi empatik dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komunikasi pemerintah dinilai tidak cukup hanya menyampaikan program dan keberhasilan, tetapi juga harus mampu mendengar kritik serta menyerap aspirasi masyarakat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan yang digelar Universitas Paramadina pada 17 Oktober 2026. Forum ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian kebijakan pemerintah.
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fahd Pahdepie, mengatakan komunikasi pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, memastikan pesan Presiden dan program pemerintah tersampaikan hingga lapisan masyarakat terbawah. Kedua, menghimpun masukan, kritik, dan keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau pemerintah,” kata Fahd.
Menurut Fahd, kedua fungsi tersebut perlu berjalan beriringan agar komunikasi pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga mampu menangkap kebutuhan dan ekspektasi publik. Transparansi dan substansi kebijakan menjadi bagian penting dalam penyampaian pesan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyoroti penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah. Ia menyebut muncul anomali berupa ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat lebih besar daripada tingkat kepuasannya.
Arya menilai salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat akibat komunikasi pemerintah yang belum berjalan optimal. Menurut dia, upaya meningkatkan kepercayaan publik belum diimbangi dengan perencanaan komunikasi yang konsisten.
“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. Pekerjaan rumahnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.
Ia juga menyoroti tiga kali pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI dalam dua tahun pemerintahan serta perubahan nomenklatur lembaga tersebut. Arya menilai kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan komunikasi pemerintah yang perlu dibenahi.
Dari sisi kelembagaan, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap komunikasi. Berbagai lembaga pemerintah juga memiliki peran dalam menyosialisasikan program dan kebijakan presiden.
Namun, menurut Prabu, banyaknya perangkat komunikasi belum tentu menjamin efektivitas penyampaian pesan jika tidak ditopang fondasi yang kuat. Ia mengibaratkan instrumen komunikasi pemerintah seperti rumah mewah yang dibangun di atas tanah dengan fondasi rapuh.
“Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empati terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.
Prabu menekankan bahwa kemampuan mendengarkan masyarakat perlu menjadi bagian mendasar dalam strategi komunikasi pemerintah. Pendekatan empatik dinilai penting, terutama ketika pemerintah menghadapi kritik atau situasi krisis yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menambahkan bahwa komunikasi kebijakan harus bersifat inklusif dan berpihak pada keadilan sosial. Pemerintah, menurut dia, perlu melibatkan kelompok rentan dan masyarakat sipil dalam proses penyampaian maupun pembahasan kebijakan.
Tunggal mengatakan kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian sah dari ruang sipil, bukan ancaman yang harus dilawan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan memperlakukan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan,” ujarnya.
Ia menegaskan komunikasi publik tidak semestinya berhenti pada pengumuman satu arah. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan.
Pengamat komunikasi publik dan politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, mengingatkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memengaruhi masyarakat. Komunikasi juga berkaitan dengan kebenaran dan kekuasaan, sehingga harus disertai tanggung jawab sosial.
Menurut Gismar, kemampuan persuasi yang tidak disertai tanggung jawab sosial berisiko menjadikan komunikasi sekadar alat untuk memengaruhi opini publik. Karena itu, keberhasilan komunikasi perlu dinilai tidak hanya dari tersampaikannya pesan, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, namun persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” kata Gismar.
.png)
0 Komentar