MYCITY.CO.ID, JAKARTA — Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming merosot menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Capaian ini turun dalam dari 81,2 persen pada November 2025. Anjloknya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran tersebut berlangsung bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dikutip Minggu, 18 Oktober berdasarkan pengumpulan data pada 1–10 Oktober 2026 menunjukkan, sebanyak 53,4 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja Prabowo. Adapun 2,1 persen responden tidak menjawab atau tidak memiliki pendapat.
Dalam survei tersebut, responden yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Prabowo mencapai 4,4 persen, sedangkan 40,1 persen menyatakan cukup puas. Sebaliknya, 39,1 persen menyatakan kurang puas dan 14,3 persen tidak puas sama sekali.
SMRC mencatat, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo pada Oktober 2026 merupakan yang terendah dalam rangkaian survei yang disajikan sejak November 2025. Dalam periode tersebut, proporsi warga yang puas turun 36,7 poin persentase, dari 81,2 persen menjadi 44,5 persen.
Penurunan kepuasan itu sejalan dengan perubahan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada Oktober 2026, hanya 17,4 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Sebaliknya, 50,8 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sedangkan 31 persen menilai kondisinya sedang.
Setahun sebelumnya, dalam survei November 2025, responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik masih mencapai 40 persen. Sementara itu, proporsi responden yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk saat itu sebesar 22,7 persen.
Penilaian masyarakat terhadap perubahan kondisi ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga menunjukkan kecenderungan negatif. Sebanyak 43,1 persen responden menilai keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu. Sebanyak 21,9 persen menilai lebih baik atau jauh lebih baik, sedangkan 33,3 persen menilai tidak ada perubahan.
Harga kebutuhan pokok menjadi masalah utama
Persoalan harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling mendesak yang diminta masyarakat untuk segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 30 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.
Masalah berikutnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disebut oleh 26,8 persen responden. Sebanyak 14,7 persen responden menilai pengurangan kemiskinan sebagai persoalan paling mendesak, disusul judi daring sebesar 6,5 persen.
Penilaian terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok juga cenderung negatif. Sebanyak 50,6 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya 19,7 persen yang menilai semakin baik, sedangkan 28,3 persen menilai tidak ada perubahan.
Dalam penanganan korupsi, 38,5 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 27,8 persen menilai semakin baik dan 28,2 persen menilai tidak ada perubahan.
Adapun dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, 29,4 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin buruk. Sebanyak 25,1 persen menilai semakin baik, sementara 41,6 persen menilai tidak ada perubahan.
Pada aspek penyediaan lapangan kerja, 31,3 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 27,1 persen menilai semakin baik dan 39,2 persen menilai tidak ada perubahan.
Penilaian terhadap politik dan penegakan hukum
Evaluasi masyarakat terhadap kondisi politik nasional juga memburuk. Hanya 17,6 persen responden yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik pada Oktober 2026. Sebaliknya, 44,1 persen menilai buruk atau sangat buruk dan 29,6 persen menilai sedang.
Pada November 2025, proporsi responden yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik mencapai 35,8 persen. Dalam periode yang sama, penilaian buruk atau sangat buruk tercatat sebesar 23 persen.
Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, 28,1 persen responden menilai kondisinya baik atau sangat baik. Sebanyak 40,6 persen menilai buruk atau sangat buruk, sedangkan 26,9 persen menilai sedang.
Setahun sebelumnya, proporsi responden yang menilai penegakan hukum baik atau sangat baik mencapai 42,5 persen. Adapun yang menilai buruk atau sangat buruk sebesar 25,7 persen.
SMRC juga menemukan hubungan antara penilaian terhadap kondisi makro tersebut dan kepuasan atas kinerja Prabowo. Di antara responden yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik, 87 persen menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Sebaliknya, di antara responden yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, hanya 23 persen yang menyatakan puas.
Pola serupa terlihat pada penilaian terhadap kondisi politik dan penegakan hukum. Di antara responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk, 76 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Prabowo. Proporsi yang sama juga ditemukan di antara responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.
Kepuasan terhadap program pemerintah menurun
Penilaian negatif juga terlihat pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun 95,2 persen responden mengetahui atau pernah mendengar program tersebut, hanya 33,8 persen dari mereka yang menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap pelaksanaannya.
Sebaliknya, 61,4 persen responden yang mengetahui program MBG menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali. Angka kepuasan tersebut turun dari 62,5 persen pada November 2025, sedangkan proporsi yang kurang atau tidak puas meningkat dari 33,9 persen.
Untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebanyak 79,9 persen responden mengetahui atau pernah mendengar program tersebut pada Oktober 2026. Namun, di antara warga yang mengetahui program itu, hanya 15,6 persen yang sangat atau cukup yakin KDMP di desa atau kelurahan tempat tinggal mereka akan berkembang atau maju.
Sebanyak 71 persen responden yang mengetahui KDMP menyatakan kurang yakin atau tidak yakin sama sekali terhadap prospek program tersebut. Tingkat keyakinan ini turun dari 43,3 persen pada November 2025, sementara proporsi yang kurang atau tidak yakin meningkat dari 43,5 persen.
SMRC menyimpulkan, penurunan kepuasan terhadap kinerja Prabowo berkaitan dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Rendahnya kepuasan juga sejalan dengan penilaian negatif terhadap upaya pemerintah menangani persoalan mendesak, terutama keterjangkauan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, dan pengurangan kemiskinan, serta evaluasi terhadap program MBG dan KDMP.
Survei nasional tersebut melibatkan 1.213 responden yang memiliki hak pilih. Sebanyak 1.013 responden yang memiliki telepon seluler diwawancarai melalui telepon, sedangkan 200 responden yang tidak memiliki telepon seluler diwawancarai secara tatap muka.
SMRC memperkirakan margin of error survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi pengambilan sampel acak sederhana.
0 Komentar