MYCITY.CO.ID, Jakarta – Maraknya penipuan melalui pesan singkat atau SMS yang memanfaatkan perangkat fake Base Transceiver Station (BTS) menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan digital. Perlindungan konsumen dinilai tidak cukup hanya mengandalkan edukasi agar masyarakat tidak membagikan kode one-time password (OTP).
Pada awal Oktober 2026, kepolisian membongkar operasi BTS palsu di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengirim hingga 20 ribu SMS penipuan atau phishing per hari dengan menyamar sebagai komunikasi resmi dari pihak bank.
Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, mengatakan modus tersebut memperlihatkan bahwa konsumen dapat menjadi korban meskipun telah mendapatkan edukasi mengenai keamanan digital. Pesan yang menyerupai komunikasi resmi lembaga keuangan dapat mengelabui penerima agar memasukkan PIN, kode OTP, atau nomor kartu kredit ke situs palsu.
Data yang diperoleh pelaku kemudian dapat digunakan untuk mengambil alih akun atau account takeover.
“Memang benar, kita sudah mengedukasi masyarakat agar tidak membagikan OTP. Tapi kalau banyak orang tetap menjadi korban dengan modus seperti ini, kita perlu bertanya kembali: apakah ini benar-benar kesalahan konsumen?” ujar Niki dalam podcast bersama jurnalis independen Andini Effendi.
Menurut Niki, lembaga keuangan perlu memastikan bahwa kode OTP atau kredensial yang berhasil dicuri tidak serta-merta cukup untuk mengambil alih akun nasabah. Sistem keamanan harus mampu memverifikasi identitas pengguna dan memastikan akses dilakukan oleh pihak yang berhak.
Ia mengatakan penerapan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) tidak otomatis menjamin keamanan. Tingkat perlindungannya bergantung pada faktor autentikasi yang digunakan serta kemampuan sistem memastikan keabsahan pengguna.
Niki menilai sistem keamanan perlu menggunakan beberapa lapisan verifikasi. Pendekatan tersebut mencakup Verified Person untuk memastikan identitas orang yang mengakses layanan, Verified Document untuk memeriksa keaslian dokumen identitas, serta Verified Device untuk memastikan akses berasal dari perangkat yang telah terdaftar dan dipercaya.
Dengan mekanisme tersebut, pencurian OTP diharapkan tidak menjadi satu-satunya kunci bagi pelaku untuk mengakses rekening atau mengambil alih akun.
Selain memperkuat autentikasi, Niki menyoroti perlunya penilaian risiko berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan pengguna, bukan semata-mata nilai transaksi.
“Kalau kita menentukan apakah suatu aktivitas berisiko tinggi, kita tidak bisa hanya melihat nilai uang yang terlibat. Reset password, misalnya, tidak memiliki nilai transaksi, tetapi bisa menjadi pintu masuk untuk mengambil alih rekening. Kita perlu melihat risiko dan potensi penyalahgunaan dari aktivitas tersebut,” kata dia.
Menurut Niki, pengaturan keamanan perlu mempertimbangkan potensi penyalahgunaan pada setiap tahapan akses layanan digital. Aktivitas yang tidak melibatkan perpindahan uang pun dapat menjadi celah bagi pelaku untuk menguasai akun korban.
Untuk menghadapi risiko tersebut, VIDA menghadirkan ID FraudShield, solusi deteksi penipuan identitas dengan sistem pertahanan berlapis. Teknologi ini terintegrasi dengan verifikasi biometrik dan menganalisis perangkat, perilaku pengguna, jaringan, serta lokasi secara real-time.
Analisis berbagai indikator risiko tersebut ditujukan untuk membantu penyedia layanan mendeteksi indikasi penipuan yang mungkin tidak teridentifikasi melalui pemeriksaan biometrik saja.
VIDA menilai penguatan infrastruktur identitas digital perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat. Di tengah perkembangan modus penipuan, sistem keamanan juga perlu bersifat proaktif dan preventif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas maupun pengambilalihan akun.
Perlindungan konsumen, menurut perusahaan tersebut, perlu menjadi bagian dari perancangan inovasi digital sejak awal, bukan sekadar pelengkap setelah layanan diluncurkan.
.png)
0 Komentar