“Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon,” ujar Suahasil dalam rangkaian pertemuan bilateral di Bangkok, Thailand, Rabu, 14 Oktober 2026.
Suahasil menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah juga mendorong pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju ekonomi rendah emisi.
Pembahasan mengenai transisi energi tersebut menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Suahasil dengan sejumlah negara dan lembaga keuangan internasional. Pertemuan itu juga membahas peluang kerja sama pembiayaan untuk mendukung proyek infrastruktur dan energi di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Suahasil membahas dukungan pembiayaan untuk sejumlah proyek, termasuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Legok Nangka, Jawa Barat.
Ia juga mendorong penjajakan kerja sama JBIC dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), baik untuk proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan. Kedua pihak turut membahas peluang kerja sama untuk memperkuat pasokan energi dan mendukung proyek yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menteri Kedua Keuangan Singapura Indranee Rajah, Suahasil membahas pengembangan pasar karbon dan pemanfaatan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mendukung solusi berbasis alam.
Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai penguatan konektivitas infrastruktur dan energi di kawasan ASEAN, termasuk melalui ASEAN Power Grid. Peluang berbagi pengalaman dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dan digitalisasi turut menjadi bagian dari pembahasan.
Di sektor pasar keuangan, Suahasil bertemu dengan perwakilan International Finance Corporation (IFC) untuk membahas perluasan basis investor dan pengembangan instrumen pembiayaan tematik guna menarik partisipasi modal swasta. Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pasar modal agar dapat menjadi sumber pembiayaan yang andal bagi sektor swasta.
IFC juga membahas dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain melalui perluasan akses pembiayaan lewat Permodalan Nasional Madani (PNM), OTO Finance, dan Amartha. Penguatan digitalisasi layanan keuangan serta dukungan terhadap perempuan pelaku usaha dan masyarakat perdesaan turut menjadi perhatian.
Untuk memperkuat keterlibatannya di Indonesia, IFC menyampaikan rencana memindahkan sejumlah posisi senior dari Singapura ke Jakarta.
Dalam pertemuan dengan Bank Dunia (World Bank), Suahasil membahas tantangan menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan mencakup keseimbangan antara target pertumbuhan, keterbatasan sumber daya, dan efektivitas belanja pemerintah.
Bank Dunia menyatakan kesiapan mendukung prioritas pembangunan Indonesia, termasuk pengembangan UMKM melalui pembiayaan digital dan inisiatif Agricollect di sektor pertanian. Lembaga tersebut juga menyampaikan keterlibatannya dalam program kesehatan di Indonesia.
Adapun kerja sama dengan Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diarahkan pada penghimpunan pendanaan jangka panjang dan mobilisasi dana eksternal untuk mendukung pembiayaan ekspor.
Inisiatif ini mencakup penguatan rantai pasok domestik bagi pelaku usaha berorientasi ekspor, terutama di sektor pertanian, manufaktur, logistik, jasa, dan perikanan. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau pasar internasional.
Rangkaian pertemuan bilateral di Bangkok tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemitraan dengan negara mitra dan lembaga keuangan internasional. Kerja sama di bidang investasi, pembiayaan, pengembangan pasar keuangan, dan transisi energi diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
0 Komentar